ANALISIS
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT
Fitriyanto, S.Sy /
ES-16015
Di Presentasikan Pada
hari Rabu, 25 Oktober 2017
Di STAIN KUDUS
A.
PENDAHULUAN
Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan
oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah
mencapai nisab dan haul. Hal
tersebut juga menjadi salah satu aturan dalam rukun islam. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam
Alquran dan hadis, kemudian secara
teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun
kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu
negara. Indonesia misalnya, positivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan
perundangundangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 yang kemudian diganti menjadi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di
Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan
sosial. Di negara-negara common law,
undang-undang amal sosial (charity law) telah
ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal
sosial ke arah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial
umumnya. Charity law secara
eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah.
B.
ANALISIS UU NO 23 TAHUN
2011 BERDASARKAN ANATOMINYA
Anatomi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab
dan 47 pasal. Adapun subtansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak
tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Bab I,
berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan
tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan
zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip Tentang syarat dan tata cara
penghitungan zakat.
Hasil
Analisis
a. Subjek
Zakat adalah orang dan badan usaha (Pasal 1 ayat 5) ”Muzakki adalah seorang
muslim atau badah usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ini artinya yang terkena wajib zakat bukanlah
perseorangan melainkan juga badan usaha, karena di dalam badan usaha terdapat
sekolompok pemilik saham yang wajib membayar zakat melalui badan usaha yang
didirikannya.
b. Pembaharuan
Objek Zakat (Pasal 4 ayat 2) ; berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Pada UU
No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa
harta yang dikenai zakat adalah a. emas, perak dan uang; b. perdagangan
dan perusahaan; c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; d. Hasil
pertambangan; e. Hasil peternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Tikaz. Sedangkan pembaharuan Objek zakat dalam UU No
23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat bahwa pada pasal 4 ayat (2) yang
termasuk zakat mal adalah a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan
surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e. peternakan dan perikanan f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan
dan jasa; dan i. rikaz. Ada pembaharuan yang mengikuti profesi perkembangan
zaman, sehingga logam mulia dan surat berharga serta hasil kehutanan menjadi
objek zakat.
2.
Bab II,
berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20),
mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS
Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam
pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai
perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan
tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban
LAZ kepada BAZNAS.
Hasil
Analisis
a. Hak
Otoritas Pemungut zakat Adalah Pemerintah (Pasal 6) ”BAZNAS merupakan
lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional” ini di dasarkan pada Alquran QS. al-Taubah/9:
103;
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah Ayat 103)
Secara historis, perintah untuk
mengambil zakat sesuai dengan ayat diatas adalah ditujukan kepada Rasulullah
dimana pada masa itu beliau adalah seorang kepala pemerintahan, sehingga hal
tersebut menjadi dasar pula otoritas pemerintah sebagai pemungut zakat.
Bahkan karena otoritas pemerintah atas
pungutan zakat menjadi mutlak, dalam pasal selanjutnya ditekankan larangan dan
sanksi atas otoritas tersebut.
Pasal 38 ”setiap orang dilarang
dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan,
pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang”
Pasal 41 “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
3.
Bab III,
terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di
dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Hasil
Analisis
a. Zakat
Sebagai Pengurang PKP (Pasal 22) “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada
BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Ini
artinya zakat memiliki kekuatan hukum dalam rangka mengurangi beban pembayaran
pajak, dengan catatan dapat dibuktikan dengan bukti setoran zakat dari BAZNAS
atau LAZ yang merupakan kewajiban mereka sebagai lembaga pemungut zakat untuk
memberikan bukti setoran setelah transaksi.
b. Pendayagunaan
zakat tidak selamanya konsumtif (Pasal 27 ayat 1) “Zakat dapat didayagunakan
untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan
kualitas umat”. Namun untuk melakukan hal tersebut, tetap perlu syarat
yaitu setelah kebutuhan mustahik terpenuhi (Pasal 27 ayat 2) “Pendayagunaan
zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Hal ini memberikan asumsi bahwa
dalam praktiknya, seorang mustahik bisa saja menerima zakat double secara
bersamaan.
c. BAZNAS
tidak hanya mengelola zakat, namun juga mengelola dana selain zakat yaitu, infaq,
sedekah dan dana sosial lainya. (Pasal 28 ayat 1).
4.
Bab IV,
terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan;
bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil,
sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan
operasional.
5.
Bab V,
berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di
semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan
edukasi.
6.
Bab VI,
berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan
dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk
peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk
peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat
dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi
apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS
dan LAZ.
7.
Bab VII,
berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang
ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan
pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan
atau berupa pencabutan izin operasional.
8.
Bab
VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi
pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun
dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang
bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan
zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
9.
Bab IX,
terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana
berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja
melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian
zakat.
Hasil
analisis
a. Sanksi
UU tidak berlaku terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat. Sanksi
Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat hanya diperuntukkan
bagi amil atau orang yang bertindak selaku amil yang melakukan penyimpangan
atau pun penyelewengan kewenangan atas zakat. (BAB VII Pasal 36 ayat 1 dan 2, BAB VIII Pasal 37 dan pasal 38, serta BAB IX
Pasal 39, 40, 41 dan pasal 42 ayat 1 dan 2). Inilah yang menjadi dasar
pernyataan “UU zakat seakan-akan tidak mengikat seperti UU Pajak”.
10. Bab X,
berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat,
Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap
menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai
terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undangundang ini. Demikian pula bagi
LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya
undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan
wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak
undang-undang ini diundangkan.
11. Bab XI,
terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang
menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
C.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat
disimpulkan bahwa ada beberapa hasil analisis mengenai Undang-Undang No 23
tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdasarkan struktur anatomi undnag-undang
tersebut.
1. Subjek
zakat adalah orang dan badan usaha (pasal 1 ayat 5).
2. Adanya
Pembaharuan Objek Zakat (Pasal 4 ayat 2).
3. Hak
Otoritas pemungut zakat adalah pemerintah (Pasal 6).
4. Zakat
sebagai pengurang Pajak atau PKP (Pasal 22).
5. Pendayagunaan
Zakat tidak selamanya konsumtif (Pasal 27 ayat 1)
6. BAZNAS
tidak hanya mengelola zakat, namun dapat mengelola infaq, sedekah dan dana
sosial lainya (pasal 28 ayat 1).
7. Sanksi
UU tidak berlaku terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat (pasal 36
sampai 42)
Berdasarkan
kesimpulan diatas perlu dipahami bahwa sebuah analisis terhadap sesuatu
merupakan hasil pengujian dengan dasar tertentu atau asumsi yang muncul
kemudian, sehingga bisa jadi menghasilkan analisis yang belum tentu benar. Oleh karena itu perlu adanya diskusi yang
lebih komprehensif agar analisis yang disajikan ini menghasilkan sebuah
analisis yang dapat di sepakati bersama.
DAFTAR
PUSTAKA
Alqur’anul Karim
Hakim, Budi Rahmat. 2015. Analisis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum). Syariah : Jurnal Ilmu
Hukum Vol 15 (2). 155-166.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia : Diskursus
PENGELOLAAN Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Jakarta : Prenada Media.
Manfaat...
ReplyDelete