ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Fitriyanto, S.Sy / ES-16015

Di Presentasikan Pada hari Rabu,  25 Oktober  2017

Di STAIN KUDUS

A.      PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Hal tersebut juga menjadi salah satu aturan dalam rukun islam. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian  secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu negara. Indonesia misalnya, positivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan perundangundangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara common law, undang-undang amal sosial (charity law) telah ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal sosial ke arah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya. Charity law secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah.

B.       ANALISIS UU NO 23 TAHUN 2011 BERDASARKAN ANATOMINYA

Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun subtansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip Tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.

Hasil Analisis

a.       Subjek Zakat adalah orang dan badan usaha (Pasal 1 ayat 5) ”Muzakki adalah seorang muslim atau badah usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.  Ini artinya yang terkena wajib zakat bukanlah perseorangan melainkan juga badan usaha, karena di dalam badan usaha terdapat sekolompok pemilik saham yang wajib membayar zakat melalui badan usaha yang didirikannya.

b.      Pembaharuan Objek Zakat (Pasal 4 ayat 2) ; berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah a. emas, perak dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil peternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Tikaz. Sedangkan pembaharuan Objek zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat bahwa pada pasal 4 ayat (2) yang termasuk zakat mal adalah a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz. Ada pembaharuan yang mengikuti profesi perkembangan zaman, sehingga logam mulia dan surat berharga serta hasil kehutanan menjadi objek zakat.

2.      Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

Hasil Analisis

a.       Hak Otoritas Pemungut zakat Adalah Pemerintah (Pasal 6) ”BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”  ini di dasarkan pada Alquran QS. al-Taubah/9: 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah Ayat 103)

Secara historis, perintah untuk mengambil zakat sesuai dengan ayat diatas adalah ditujukan kepada Rasulullah dimana pada masa itu beliau adalah seorang kepala pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi dasar pula otoritas pemerintah sebagai pemungut zakat.

Bahkan karena otoritas pemerintah atas pungutan zakat menjadi mutlak, dalam pasal selanjutnya ditekankan larangan dan sanksi atas otoritas tersebut.

Pasal 38 ”setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang”

Pasal 41 “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

3.      Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Hasil Analisis

a.      Zakat Sebagai Pengurang PKP (Pasal 22) “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Ini artinya zakat memiliki kekuatan hukum dalam rangka mengurangi beban pembayaran pajak, dengan catatan dapat dibuktikan dengan bukti setoran zakat dari BAZNAS atau LAZ yang merupakan kewajiban mereka sebagai lembaga pemungut zakat untuk memberikan bukti setoran setelah transaksi.

b.      Pendayagunaan zakat tidak selamanya konsumtif (Pasal 27 ayat 1) “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Namun untuk melakukan hal tersebut, tetap perlu syarat yaitu setelah kebutuhan mustahik terpenuhi (Pasal 27 ayat 2) “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Hal ini memberikan asumsi bahwa dalam praktiknya, seorang mustahik bisa saja menerima zakat double secara bersamaan.

c.       BAZNAS tidak hanya mengelola zakat, namun juga mengelola dana selain zakat yaitu, infaq, sedekah dan dana sosial lainya. (Pasal 28 ayat 1).

4.      Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.

5.      Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

6.      Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

7.      Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.

8.      Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.

9.      Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.

Hasil analisis

a.       Sanksi UU tidak berlaku terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat. Sanksi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat hanya diperuntukkan bagi amil atau orang yang bertindak selaku amil yang melakukan penyimpangan atau pun penyelewengan kewenangan atas zakat. (BAB VII Pasal 36 ayat 1 dan 2,  BAB VIII Pasal 37 dan pasal 38, serta BAB IX Pasal 39, 40, 41 dan pasal 42 ayat 1 dan 2). Inilah yang menjadi dasar pernyataan “UU zakat seakan-akan tidak mengikat seperti UU Pajak”.

10.  Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undangundang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

11.  Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

C.       KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hasil analisis mengenai Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdasarkan struktur anatomi undnag-undang tersebut.

1.      Subjek zakat adalah orang dan badan usaha (pasal 1 ayat 5).

2.      Adanya Pembaharuan Objek Zakat (Pasal 4 ayat 2).

3.      Hak Otoritas pemungut zakat adalah pemerintah (Pasal 6).

4.      Zakat sebagai pengurang Pajak atau PKP (Pasal 22).

5.      Pendayagunaan Zakat tidak selamanya konsumtif (Pasal 27 ayat 1)

6.      BAZNAS tidak hanya mengelola zakat, namun dapat mengelola infaq, sedekah dan dana sosial lainya (pasal 28 ayat 1).

7.      Sanksi UU tidak berlaku terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat (pasal 36 sampai 42)

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dipahami bahwa sebuah analisis terhadap sesuatu merupakan hasil pengujian dengan dasar tertentu atau asumsi yang muncul kemudian, sehingga bisa jadi menghasilkan analisis yang belum tentu benar.  Oleh karena itu perlu adanya diskusi yang lebih komprehensif agar analisis yang disajikan ini menghasilkan sebuah analisis yang dapat di sepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur’anul Karim

Hakim, Budi Rahmat. 2015. Analisis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum). Syariah : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 (2). 155-166.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia : Diskursus PENGELOLAAN Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Jakarta : Prenada Media.

KONSEP DASAR PEMASARAN SYARIAH

KONSEP DASAR PEMASARAN SYARIAH

Fitriyanto, S.Sy / ES-16015

Di Presentasikan Pada hari Rabu, 20 September 2017

Di STAIN KUDUS

A.    Pendahuluan

Menjadi manajer di sebuah perusahaan keuangan tidak menjadikan jaminan seseorang mampu untuk memberikan definisi terkait dengan pemasaran atau marketing. Inilah yang menjadikan pengalaman praktis dengan pengalaman teoritis menjadi berbeda. Terkadang seseorang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah aplikasi dari teori yang didapatkannya. Ironisnya, banyak juga yang memiliki kemampuan dan pengetahuan secara teoritis namun tidak mampu untuk melakukan aplikasi keilmuanya dalam tataran praktis.

Membahas tentang konsep dasar sama artinya dengan membangun sebuah pondasi keilmuan yang menjadi dasar keilmuan itu sendiri. Ini artinya kita tidak bisa mengarang sebuah teori yang kemudian di claim sebagai dasar keilmuan tertentu.

Membangun konsep dasar pemasaran akan kita mulai dari merumuskan definisi pemasaran itu sendiri, dimana cara yang kemudian akan kita lakukan adalah dengan menginventarisasi segala teori tentang pemasaran dari berbagai ahli yang kemudian akan kita simpulkan menjadi satu konsep yang mendasar yang mampu mewakili segala teori yang diutarakan tersebut.

Konsep dasar pemasaran menjadi sangat penting, mengingat bahwa ujung dari sebuah keberhasilan perusahaan adalah keuntungan perusahaan tersebut. Kita ingat bahwa bisnis adalah serangkaian upaya ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dari sinilah kemudian sebuah pemasaran menjadi ujung tombak keberhasilan tersebut.

B.     Seputar Tentang Definisi Pemasaran/Marketing

Sebagaimana pendahuluan diatas, untuk mendapatkan sebuah konsep yang mendasar terkait dengan teori pemasaran, maka perlu diketahui terlebih dahulu definisi pemasaran itu sendiri. Menurut Phillip Kotler[1]

”Pemasaran adalah sebuah alat pendemokratisasi, dimana hanya ada empat cara untuk mendapatkan sesuatu yang anda inginkan : mencuri, meminjam, meminta atau melakukan pertukaran. Penggunaan pertukaran (memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu) adalah cara yang paling bermoral dan efektif dan inilah jantung dari pemasaran”

Dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan karya dari beberapa penulis seperti Hermawan Kartajaya, Michael Hermawan, Yuswohady dkk[2] menjelaskan tentang tulisan yang merupakan kontribusi perusahaan MarkPlus dan Indonesian Marketing Assocuation (IMA) bagi perumusan definisi pemasaran yang oleh WMA (World Marketing Association) yang akan dipakai di seluruh dunia.

Profesor Michael J. Baker mendata enam belas definisi berbeda tentang pemasaran, yang diambil dari berbagai sumber sesuai dengan urutan kronologisnya. (hanya saja tidak di sebutkan ke enam belas teori dalam buku tersebut).

1.      Tahun 1920, Cherington menyatakan bahwa fungsi pemasaran adalah membangun hubungan (contract).

2.      Tahun 1953, Brech menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses dalam menentukan permintaan konsumen akan sebuah barang atau jasa, memotivasi penjualannya, dan mendistribusikannya ke dalam konsumsi akhir dengan keuntungan sebagai imbalannya.

3.      Tahun 1954, Peter Drucker yang sering sekali di sebut sebagai guru manajemen, mengatakan bahwa pemasaran bukanlah sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran adalah keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai yaitu dari sudut pandang pelanggan.

4.      Tahun 1972, Philip Kotler, Pemasaran adalah sekupulan aktifitas manusia untuk mengfasilitasi dan melaksanakan pertukaran.

5.      Tahun 1976, Baker, Pemasaran berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan.

6.      Tahun 1985, American Marketing Association (AMA)  Manajemen Pemasaran adalah Proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang dan jasa serta ide untuk menciptakan pertukaran dengan kelomppok yang dituju, dimana proses ini dapat memuaskan pelanggan dan menguntungkan perusahaan.

7.      Tahun 1997, The Chartered Institute of Marketing menyatakan bahwa pemasaran adalah proses manajemen untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan pelanggan secara menguntungkan.

Dari sekian banyak definisi yang ada, kemudian ditawarkan usulan definisi untuk seluruh dunia yaitu

”Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya (Marketing is a strategic business disipline that direct the process of creating, offering and changing value from one inisiator to its stakeholders)”[3]

MarkPlus On Strategy[4]

		Marketing as A Strategic Business Dicipline: Redefinition for Worldwide definition

 

C.    Konsep Dasar Pemasaran

Dari Redefinition diatas, ada beberapa kata kunci yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep dasar pemasaran (Marketing). Senada dengan hal tersebut, Dr. Anita Rahmawaty, M.Ag menjelaskan dalam bukunya Spiritual Motivation Of Syariah Marketing : Cara Jitu Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syariah bahwa pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal dan eksternal perusahaan.[5] Adapun konsep-konsep tersebut adalah

1.      Konsep Produksi

2.      Konsep Produk

3.      Konsep Penjualan

4.      Konsep Pemasaran

5.      Konsep Pemasaran Sosial

Untuk lebih memahami maksud dari lima konsep tersebut beserta hubungannya dengan pemasaran, maka akan kita bahas satu persatu

1.      Konsep Produksi merupakan sebuah konsep yang berorientasi pada proses produksi/operasi. Asumsinya, konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan mudah diperoleh.

2.      Konsep Produk adalah konsep yang menganggap bahwa konsumen lebih  menghendaki produk-produk yang berkualitas, kinerja, fitur atau penampilan superior. Konsekuensinya, pencapaian tujuan bisnis perusahaan dilakukan melalui inovasi produk dan pengembangan.

3.      Konsep penjualan merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan dengan anggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila perlu di bujuk) agar penjualan meningkat sehingga tercapai laba maksimum.

4.      Konsep pemasaran merupakan konsep yang berorientasi pada pelanggan dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan membeli produk-produk yang mempu memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memberikan kepuasan.

5.      Konsep Pemasaran Sosial merupakan sebuah konsep yang beranggapan bahwa konsumen hanya akan membeli produk yang mampu memberikan kepuasan dan mampu mensejahterakan lingkungannya.

Berbeda dengan konsep diatas, perusahaan MarkPlus & co menawarkan sebuah kerangka marketing dimana di dalamnya menjelaskan tentang visi pemasaran yaitu sebuah konsep strategi bisnis yang mampu memberikan kepuasan berkelanjutan, bukan hanya kepuasan sesaat untuk tiga stakeholder utama yaitu pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan.[6] Konsep tersebut disebut The Maketing Plus Triangle.

Mata rantai kepuasan berkelanjutan digambarkan dengan lingkaran yang tidak terputus dimana dihubungkan dengan arah pergerakan yang saling tertuju satu sama lain, dengan kata lain, satu sisi bergerak sesuai arah jarum jam dan sebaiknya sisi yang satu bergerak melawan arah jarum jam. Pemilim perusahaan yang menguntungkan harus memberikan imbalan yang layak bagi karyawan dengan memperlakukannya sebagai manusia seutuhnya, artinya karyawan harus diperlakukan sebagai “pelanggan internal” yang harus terpuaskan. Demikian sebaliknya setelah perusahaan memperlakukan karyawan sebaik-baiknya, maka karyawan harus mampu memberikan pelayan total kepada pelanggan agar terpuaskan. Selanjutnya, pelanggan yang puas, akan tetap meneruskan hubungan dengan karyawan yang memuaskannya, sehingga menjamin perusahaan untuk mendapatkan laba berkelanjutan.

Satu lagi usulan konsep pemasaran yang dijelaskan oleh Bilson Simamora[7] dalam bagan di bawah ini

 

Dari bagan diatas sangatlah jelas, bahwa konsep paling mendasar yang melandasi pemasaran adalah KEBUTUHAN. Kebutuhan (Needs) merupakan perasaan kekurangan atas sesuatu. Hal ini dipertegas dengan teori Maslow[8] dimana manusia memiliki kebutuhan yang berlapis-lapis dan bertingkat secara konsisten. Sebelum tingkat kebutuhan tertentu muncul, sudah menjadi kepastian bahwa terdapat kebutuhan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini 

Kebutuhan manusia akan meningkat mulai dari kebutuhan dasar hingga pada kebutuhan yang kompleks. Peningkatan ini terjadi manakala kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi.

1.      Kebutuhan Fisiologis adalah kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan biologis lainya (bernafas, buang air kecil).

2.      Kebutuhan akan Rasa Aman seperti bebas dari penjajahan dan ancaman seseorang.

3.      Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan akan persahabatan, cinta dan kasih sayang.

4.      Kebutuhan akan ego dan harga diri, kebutuhan ini sudah pada taraf ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain dan sebaliknya.

5.      Kebutuhan dalam Aktualisasi diri, kebutuhan pada tingkat ini terkadang tidak masuk akal dalam aktifitasnya karena berorientasi pada kepuasan diri seseorang. 

Bentuk hirarki kebutuhan seperti piramida mengajarkan bahwa selama satu kebutuhan tertentu belum terpenuhi, maka seseorang tidak terpikirkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Mereka hanya akan fokus untuk memenuhi kebutuhan yang dasar terlebih dahulu.

Keinginan (wants) merupakan hasrat seseorang untuk memenuhi dan mendapatkan sesuatu. Kebutuhan dan keinginan yang tersampaikan akan menghasilkan permintaan akan produk tertentu. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar yang memiliki nilai dan kepuasan tertentu.

Dari sekian banyak gagasan tersebut, saya memahami bahwa konsep dasar pemasaran merupakan sebuah strategi bisnis untuk memenuhi kepuasaan pelanggan secara berkelanjutan sehingga mampu menjadi sebuah kemitraan.

D.    Konsep Pemasaran Syariah

Memahami tentang pemasaran syariah (Syariah Marketing) kita akan dihadapkan dengan pemikiran bahwa pasar syariah adalah pasar emosional sedangkan pasar konvensional adalah pasar rasional.[9] Pemikiran tersebut tidak serta merta dapat disalahkan karena memang masyarakat tertarik untuk berbisnis di pasar syariah karena alasan keagamaan (Halal dan haram) dan bukan karena hanya ingin mendapatkan keuntungan semata yang sebesar-besarnya seperti yang dilakukan dalam pasar konvensional yang bersifat rasional. Inilah alasan mengapa pemasaran syariah lebih mengarah pada Spriritual Marketing.

Dari konsep pemasaran konvensional yang kita bahas diatas bahwa sebenarnya konsep tersebut merupakan sebuah strategi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan agar mampu menjalin kemitraan yang berkelanjutan. Dari sinilah kemudian spiritual marketing menjadi konsep “Pemasaran Langit” dimana dalam prosesnya tidak boleh meninggalkan kaidah, nilai dan prinsip-prinsip muamalah islami.[10]

Seorang muslim yang baik, dalam melakukan transaksi muamalahnya harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika dan bermoral.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran[11]

Bahkan secara jelas Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir sula memberikan definisi tentang syariah marketing yaitu

“Syariah Marketing is a strategic Business dicipline that direct the process of creating, offering and exchanging value from one initiator to its stakeholders, and the whole process should be in accordance with muamalah principles in islam” [12]

Adapun asas-asas muamalah dalam islam sebagai berikut[13]

a.       Asas  ‘adalah

Asas ‘adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.

b.      Asas Mu’awanah

Asas mu’awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

c.       Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

d.      Asas Manfaah (tabadulul manafi’)

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta’awun (tolong menolong/gotong royong) atau mu’awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak –pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

e.       Asas Antarodhin

Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yag dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

f.       Asas Adamul Gharar

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

g.      Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad/kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

h.      Al Musawah

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

 i.        Ash shiddiq

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjan yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

Pada bagian akhir, eksplorasi tentang Syariah Marketing mendapatkan hasil 4 karakteristik pemasaran syariah dimana kesemuanya menjadi panduan bagi para pemasar untuk melakukan syariah marketing tersebut.[14]

1.      Teistis (Rabbaniyah)

2.      Etis (Aqlakiyah)

3.      Realistis (alwaqi’iyah)

4.      Humanistis (Insaniyah)

Ke-empat karakteristis ini akan dibahas oleh sahabat Fatkur Rohman, S.Sy

E.      Sebuah Penutup dan Kesimpulan

Konsep dasar Pemasaran menjadi sangat penting untuk dibahas bersama dalam rangka mendapat keseragaman pemahaman sebelum mambahas pemasaran secara komprehensif. Dalam pembahasan diatas, ada banyak point penting tentang konsep dasar pemasaran dan konsep dasar pemasaran syariah (Syariah Marketing) diantaranya

1.      Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis

2.      Visi Marketing / Tujuan pemasaran adalah untuk kepuasan pelanggan berkelanjutan (kemitraan).

3.      Untuk mencapai tujuan pamasaran digunakan 5 konsep alternatif konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran dan konsep pemsaran sosial.

4.      Konsep Syariah Marketing masih saja menggunakan konsep dasar pemasaran konvensional selama tidak bertentangan dengan prinsip muamalah syariah.

Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur’an Al Karim

Kartajaya, Hermawan dkk.2005. MarkPlus on Strategy : 12 Tahun Perjalanan MarkPlus & co Membangun Strategi Perusahaan. Jakarta :  PT Gramedia Pustaka Utama.

Kartajaya, Hermawan dan Muhamad Syakir Sula. 2006. Syariah Marketing. Bandung : Penerbit Mizan.

Kasali, Rhenald. 2007. Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targeting dan Positioning. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kotler, Philip. (2003). Marketing Insight From A to Z : 80 Konsep yang Harus di Pahami Setiap Manajer. Jakarta : Penerbit Erlangga.  

Rahmawaty, Anita. 2012. Spiritual Motivation of Syariah Marketing : Cara Jitu Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syariah. Yogyakarta : Idea Press.

Simamora, Bilson. 2003. Memenangkan Pasar dengan Pemasaran yang Efektif dan Profitabel. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

http://pascaesstainkudus7.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html diakses pada tanggal 19 September 2017

---

[1] Philip Kotler, Marketing Insight From A to Z : 80 Konsep yang Harus di Pahami Setiap Manajer, Terj. Anies Lastiati, Nurcahyo Mahanani, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 138.

[2] Hermawan Kartajaya dkk, MarkPlus on Strategy : 12 Tahun Perjalanan MarkPlus & co Membangun Strategi Perusahaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 3-5.

[3] Ibid, hlm. 11

[4] Ibid, hlm 12

[5] Anita Rahmawaty, Spiritual  Motivation on Syariah Marketing : Cara Jitu Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syariah, Idea Pres, Yogyakarta, 2012, hlm. 65.

[6] Hermawan Kartajaya dkk, MarkPlus on Strategy : 12 Tahun Perjalanan MarkPlus & co Membangun Strategi Perusahaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 17

[7] Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 2

[8] Rhenald Kasali, Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targeting dan Positioning, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 62.

[9] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir sula, Syariah Marketing, Penerbit Mizan, Bandung, 2006, hlm. 1.

[10] Ibid. hlm. 7

[11] Qs. An Nahl ayat 90

[12] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir sula, Syariah Marketing, Penerbit Mizan, Bandung, 2006, hlm. 27

[13] Fatkur Rohman Ahmad, Asas-asas Mualamah dalam Islam, http://pascaesstainkudus7.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html

[14] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir sula, Syariah Marketing, Penerbit Mizan, Bandung, 2006, hlm. 28